Pertumbuhan pesat produksi minyak sawit untuk memenuhi permintaan global akan lemak nabati dan bahan bakar nabati menyebabkan masalah sosial dan lingkungan parah namun perkebunan siap menggandakan luas lahan mereka dalam 20 tahun ke depan. Melalui kemitraan erat dengan masyarakat terkena dampak dan NGO pendukung, Forest Peoples Programme (FPP) telah mendokumentasi berbagai pelanggaran dan menantang industri minyak sawit untuk menghentikan perampasan lahan masyarakat tanpa persetujuan mereka dan menyelesaikan konflik lahan yang sangat banyak jumlahnya.

Dengan mitra kami, kami memainkan satu peran penting dalam memastikan bahwa Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), dibentuk tahun 2004 sebagai tanggapan atas desakan dan tekanan permintaan global akan minyak sawit yang dihasilkan secara berkelanjutan, menerapkan dan menegakan standar konsisten dengan hukum hak asasi manusia internasional dan menghormati hak masyarakat adat. RSPO merupakan asosiasi nirlaba terdiri dari para pemangku kepentingan dari tujuh sektor industri minyak sawit – produsen minyak sawit, pengolah atau pedagang minyak sawit, manufaktur barang konsumen, pengecer, bank dan investor, NGO lingkungan atau konservasi alam dan NGO sosial atau pembangunan – mengembangkan dan menerapkan standar global minyak sawit berkelanjutan. Sebagai bagian dari satu koalisi dengan organisasi NGO internasional dan nasional serta organisasi masyarakat di Africa dan Asia Tenggara, Forest Peoples Programme membantu mendokumentasikan berbagai pelanggaran, mendorong dialog dengan perusahaan minyak sawit ditujukan untuk melindungi tanah masyarakat, menyelesaikan konflik dan mencegah berlanjutnya pelanggaran, sesuai dengan hukum internasional dan norma yang sepakati.

Sementara tujuan RSPO adalah mengalihkan perluasan minyak sawit jauh dari hutan primer dan kawasan nilai konservasi tinggi dan melarang perampasan lahan, Forest Peoples Programme dan para mitra memusatkan upaya mereka dalam mewajibkan perusahaan anggota RSPO untuk menghormati hak adat masyarakat lokal dan masyarakat adat, termasuk hak mereka atas memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas usaha kebun sawit yang direncanakan dalam tanah mereka (Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan/FPIC). FPP dan mitra juga terlibat dalam Kelompok Kerja Petani Kecil RSPO (RSPO Smallholders Task Force), Kelompok Kerja Keanekaragaman Hayati dan Nilai Konservasi Tinggi RSPO (RSPO Biodiversity and High Conservation Value Working Group), dan Kelompok Kerja HAM RSPO (RSPO Human Rights Working Group), belum aktif.

Pada 2012, Forest Peoples Programme melakukan serangkaian kajian lapangan di anggota RSPO/perusahaan lolos sertifikasi di Asia Tenggara dan Afrika untuk memberikan informasi lapangan yang runut tentang bagaimana dan apakah hak atas FPIC/KBDD diterapkan secara memadai oleh perusahaan, untuk mengungkapkan setiap penyimpangan oleh perusahaan minyak sawit dan mendesak adanya penguatan hukum dan kebijakan nasional serta prosedur dan standar RSPO. Melalui penelitian lapangan, penyimpangan didokumentasikan dan informasi disediakan kepada para pihak terkait agar mendukung penyelesaian masalah. Hasil kajian lapangan juga dipakai sebagai masukan terhadap proses review standar RSPO yang sedang berlangsung yang didalamnya FPP dan mitranya aktif terlibat.

Forest Peoples Programme dan mitra juga aktif dalam banyak forum lainnya untuk mendorong perubahan sektor minyak sawit dan menghentikan pelanggaran hak masyarakat, termasuk melalui investor seperti Kelompok Bank Dunia dan bank sektor swasta seperti HSBC, menjalankan prosedur laporan HAM dan upaya untuk merubah standar regional dan hukum nasional agar dapat menghormati hak-hak masyarakat.

sumber:https://www.forestpeoples.org/id/topics/responsible-finance/private-sector/palm-oil-rspo